SIASAT.CO.ID - Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tak kunjung rampung membuat resah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden selalu menanyakan, mengapa draf RUU Perampasan Aset tak kunjung selesai. Padahal Presiden siap mengeluarkan surat presiden (surpres) terkait pembahasan itu.
"Saya sudah sampaikan juga pada DPR, kementerian terkait segera selesaikan. Kalau sudah rampung, ya bagian saya untuk terbitkan surpres secepatnya, sudah kami dorong sudah lama kok, masa nggak rampung-rampung?" kata Jokowi dilansir dari Antara, Jumat 14 April 2023.
Baca juga: Viral TKW Beli Daster 200 Ribu Didenda Oknum Bea Cukai 9 Juta, Netizen: Lintah Darat Berseragam
Desakan agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menguat pasca mencuatnya berbagai kasus harta kekayaan para pejabat negara yang dinilai tak wajar.
Hal itu berawal dari terbongkar dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap seorang remaja berusia 17 tahun di Jakarta Selatan.
Diketahui, Mario merupakan putra dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.
Baca juga: LSI: Pemilih Jokowi Cenderung Masih Memilih Ganjar
Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Pajak Jakarta Selatan itu mengaku memiliki harta senilai Rp 56,7 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dia serahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Nilai itu pun dianggap tak wajar karena Rafael hanya menduduki jabatan Eselon III.
Selain itu, dia juga ketahuan menyimpan uang tunai dalam bentuk dolar Amerika senilai Rp 37 miliar dalam sebuah safe deposit box.
Uang itu tak dia laporkan dalam LHKPN-nya. KPK kini telah menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Sejumlah rekan Rafael di Kementerian Keuangan pun ikut menjadi sorotan karena dinilai memiliki harta tak wajar.
Tak hanya dipusat, sejumlah pejabat di daerah juga menjadi sorotan setelah keluarganya menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial.