SIASAT.CO.ID - Demokrat mulai mendeteksi upaya Presiden Joko Widodo untuk menghalangi mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menang dalam kontestasi Pilpres 2024.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, yang mengaku curiga dengan pertemuan Jokowi dan partai politik (parpol) pendukung pemerintah.
Andi menyebut, pertemuan yang kian sering terjadi itu patut dicurigai sebagai persekongkolan jahat untuk menghentikan langkah Anies Baswedan di Pilpres mendatang.
Andi bahkan menduga bahwa mereka tengah menyusun rencana untuk menjadikan bacapres Koalisi Perubahan itu sebagai tersangka dalam kasus Formula E.
Baca Juga: Partai Buruh Minta Maaf Ketahuan Tak Undang Anies ke May Day 2023
“Jangan sampai persekongkolan di Istana akan memproduksi Pak @aniesbaswedan sebagai tersangka KPK,” tulis Andi, dikutip dari akun Twitter miliknya, Kamis, 4 Mei 2023.
Sebelumnya, pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memang beberapa kali menggelar pertemuan dalam rangka persiapan menghadapi gelaran pesta demokrasi terbesar pada 2024 mendatang.
Pertemuan pertama berlangsung di markas DPP PAN pada 2 April 2023 lalu. Sementara pertemuan kedua digelar di Istana pada Selasa, 2 Mei 2023.
Tokoh-tokoh penting yang hadir dalam pertemuan kedua itu, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
Baca Juga: Prabowo Beberkan Pesan Jokowi usai Pertemuan bersama para Ketua Parpol di Istana Merdeka
“Agar jangan sampai kita punya pemimpin baru lagi, berubah lagi, nggak maju-maju. Apalagi sampai kayak negara lain ada yang terperangkap, misalnya elitnya itu bertengkar saling memenjarakan dan lain-lain. Itu tentu kita akan terperangkap menjadi negara berkembang yang middle income trap (jebakan kelas menengah) namanya,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Dia melanjutkan, Indonesia membutuhkan demokrasi yang mampu membangun dasar kuat sehingga terbentuk generasi yang dapat melanjutkan pembangunan pada 2025-2038.
“Yang belum, tentu kita perbaiki sehingga tahun 2025-2038 kita bisa menjadi negara maju, punya pendapatan bisa 20 USD income per kapitanya,” tuturnya.
Pada intinya, koalisi pemerintahan diharapkan bersatu demi kemajuan Indonesia.
“Koalisi pemerintahan yang mengerti betul pembangunan yang sudah dikerjakan, diharapkan bisa bersatu dan kompetisinya juga kompetisi untuk kemajuan Indonesia,” tandasnya.