SIASAT.CO.ID - Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Serang, Selasa (20/2/2024), DPRD Banten telah menyerahkan laporan reses mereka kepada Pemerintah Provinsi Banten. Laporan tersebut diterima oleh Pj Sekda Banten, Virgojanti, yang mewakili Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.
Rapat paripurna tersebut, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, merupakan bagian dari agenda penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Banten untuk masa persidangan ke 2 Tahun 2023-2024.
Fahmi Hakim mengonfirmasi bahwa kuorum sidang paripurna telah terpenuhi dan sidang tersebut dinyatakan sah.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fahmi Hakim mengungkapkan bahwa sebanyak 45 anggota DPRD Banten hadir.
Ia menambahkan bahwa hasil reses ini mencakup berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat di delapan kabupaten/kota atau di setiap daerah pemilihan (Dapil) di wilayah Provinsi Banten.
BACA JUGA:BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Banten
Fahmi Hakim menjelaskan, "Aspirasi ini telah dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Banten dan diusulkan kepada Pemprov Banten untuk diimplementasikan dan diintegrasikan dalam program pembangunan di Provinsi Banten."
Sementara itu, Pj Sekda Banten, Virgojanti, mengapresiasi aspirasi dan masukan yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Banten.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Banten akan menindaklanjuti masukan tersebut sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
"Kami sedang merencanakan tahun 2025, namun kami juga mungkin akan menindaklanjuti masukan ini dalam perubahan APBD. Namun, kami juga akan menyesuaikannya dengan kondisi waktu dan sumber daya anggaran yang ada," ujar Virgojanti.
Virgojanti juga menambahkan bahwa hasil reses ini akan menjadi dasar rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pembangunan di Provinsi Banten.
BACA JUGA:DPMPTSP Banten Genjot Investasi Melalui Hilirisasi Sektor Migas
Ia juga menyebutkan bahwa hasil reses tersebut mencakup bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
"Termasuk juga bidang ekonomi yang berhubungan dengan usaha produktif masyarakat di perdesaan serta permasalahan rumah tidak layak huni hingga ruang terbuka hijau," tutupnya.