JAKARTA, SIASAT.CO.ID – Saat ini sedang ramai jalan berbayar yang akan diterapkan di kota Jakarta.
Jalan Berbayar Elektronik (Electronic Road Pricing), akan menerapkan biaya bagi para pengguna jalan di kota Jakarta.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan, tujuan penerapan ERP adalah untuk mengurai kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta.
Baca Juga: Densus 88 Berhasil Meringkus Terduga Teroris Jaringab JI
“Itu kan udah berjalan lama, sebelum saya mungkin sudah ada koordinasi. Itu kan tujuannya untuk bagaimana pengaturan volume kendaraan bisa diatur jam operasionalnya,” kata Latif di Jakarta, Selasa 11 Januari 2023.
ERP menerapkan biaya pada pengendara atas yang menyebabkan kemacetan Sedangkan sistem tol, pengenaan biayanya untuk akses ke jalan khusus.
Tujuan penerapan ERP ialah, untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan agar tidak mengalami kemacetan.
Baca Juga: Dewa 19 Gelar Konser di JIS, Penonton Keluhkan Kacaunya Fasilitas Hingga Kemacetan
Namun apakah Ojek Online yang merupakan sebagai Mitra dari Sebuah Perusahaan Transportasi Online akan berdampak juga?
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan ojek online (ojol) bakal dikecualikan pada penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Hal tersebut disampaikan Syafrin ketika bertemu ribuan massa yang mendemo ojol kena ERP di Jakarta.
Baca Juga: BMKG: Warga DKI Jakarta Dihimbau Waspada, Ada Potensi Angin Kencang dan Kilat.
“Ojol menjadi masuk ke dalam angkutan umum karena termasuk angkutan khusus. Maka rencana penerapan ini akan dikecualikan,” kata Syafrin seperti terlihat dalam video yang dibagikan asosiasi pengemudi ojol, Garda Indonesia, Rabu 8 Februari 2023.
Menurut Beliau selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pihaknya telah mendengar semua aspriasi yang disampaikan para pengemudi online dalam unjuk rasa hari ini.
“Kami sudah mendengar aspirasi rekan- rekan semua baik roda empat dan ojol terkait rencana penerapan ERP di Jakarta. Ada dua tuntutan, pertama regulasi untuk dikaji ulang. Kedua, agar angkutan online tidak dikenakan ERP,” kata Syafrin.