SIASAT.CO.ID - Menjadi seorang wanita karir merupakan dambaan bagi setiap perempuan. Memiliki penghasilan yang tetap dan mampu menunjang perekonomian keluarga merupakan hal yang paling utama.
Namun menjadi persoalan, jika diperusahaan atau tempat bekerja berlaku aturan yang melarang mengenakan hijab.
Lantas bagaimana kita menyikapinya? Mengikuti atau tidak?
Dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Mari kita cek bersama, aturan hukum apa saja yang berpotensi dilanggar oleh tindakan perusahaan melakukan pelarangan Penggunaan Hijab di Ruang Kerja.
Berdasarkan konvensi ILO nomor 111 mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional di Jenewa merupakan bagian dari perlindungan hak asasi pekerja.
Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan.
Sebagaimana sudah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nommor 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.
Sementara itu menilik Konstitusi Republik Indonesia UUD 1945:
Pasal 28D
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
Pasal 28E
1. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Namun demikian, undang-undang dan aturan seharusnya berjalan selaras dengan agama akan tetapi tidak diendahkan secara afirmatif di suatu tempat perusahaan.