Lantang Bandingkan Pembangunan Jalan Era Jokowi dan SBY, Data Anies Baswedan Dibantah PUPR: Salah Interprestas
SIASAT.CO.ID - Pernyataan bakal calon presiden (bacapres), Anies Baswedan, yang menyebut pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kalah banyak dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat respons dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian.
Hedy menegaskan PUPR menolak pernyataan Anies Baswedan. Dia menilai bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu salah memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan sebagai landasan ucapannya.
“Salah interpretasi,” tegas Hedy di Jakarta, dilansir Kamis, 25 Mei 2023.
Hedy pun menduga kalau Anies memakai data tentang perubahan status jalan yang disajikan BPS.
Baca Juga: Respon Menteri PUPR Soal Anies Bandingkan Pembangunan Jalan di Era Jokowi dan SBY
Dalam data tersebut, ditampilkan perubahan jalan, di mana pada era Jokowi berstatus provinsi, kemudian berubah menjadi jalan nasional di masa kepemimpinan SBY.
Hedy menjelaskan, perubahan status juga menunjukkan adanya penambahan panjang jalan nasional di era SBY. Namun, dia menegaskan hal itu tidak berarti bahwa pembangunan era Jokowi lebih sedikit.
“Itu adalah jalan perubahan status, dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan pembangunan jalan baru. Yang disebut bahwa pembangunan jalan di zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan itu maksud data BPS,” jelas Hedy.
Sebelumnya, Anies Baswedan sempat menyinggung soal pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia dengan membandingkan era pemerintahan SBY dan Jokowi.
Baca Juga: Gelojoh Jokowi atas Kuasa
Anies terang-terangan menyebut, pembangunan jalan di masa SBY lebih unggul secara kuantitatif dibanding Jokowi.
Adapun jalan yang dimaksud adalah jalan untuk menghubungi pergerakan aktivitas penduduk sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat.
Dalam data yang ia gunakan, Anies menyebut SBY berhasil membangun jalan nasional mencapai 11.800 km.
Total itu disebutkan 20 kali lipat lebih banyak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang hanya mampu membangun sepanjang 590 km.
Sumber:
