Relawan Jokowi Minta NasDem Setop Koar-Koar Tuduhan Politisasi Hukum: Urus Saja Johnny
SIASAT.CO.ID - Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS) yang juga relawan Presiden Jokowi, Sutrisno Pangaribuan, mengomentari pernyataan Partai NasDem yang menyebut bahwa politisasi penegakan hukum di era rezim saat ini begitu massif.
Pernyataan soal politisasi hukum itu sebelumnya datang dari Ketua DPP NasDem, Willy Aditya. Ia bahkan terang-terangan menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai, alih-alih pemimpin yang melayani rakyat. Relawan Jokowi yang tergabung dalam KORNAS itu pun sontak memberi reaksi keras.
“Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat, yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir," kata Willy dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Rabu, 17 Mei 2023 lalu.
Terkait itu, Sutrisno lantas meminta Nasdem untuk sebaiknya fokus mengurusi kader mereka yang saat ini tengah menyandang status tersangka karena kasus dugaan korupsi.
Baca Juga: Gelojoh Jokowi atas Kuasa
“Seharusnya NasDem serius membantu JGP dengan menyediakan penasihat hukum terbaik yang memiliki rekam jejak yang dapat memenangkan perkara kasus korupsi,” kata Sutrisno dalam keterangan resminya, dikutip Jumat, 26 Mei 2023.
“NasDem lebih baik serius menyediakan penasihat hukum yang mampu membebaskan JGP dari seluruh sangkaan yang dibuat Kejagung,” sambungnya.
Sutrisno lantas memperingatkan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh Willy tersebut bisa saja berkonsekuensi hukum.
“Tuduhan adanya politisasi hukum, intimidasi, dan kesemena- menaan aparat penegak hukum, serta penangkapan orang- orang tertentu merupakan tuduhan serius dan tentu memiliki konsekuensi hukum,” tuturnya.
Oleh sebab itu, jika memang tuduhan Willy dimaksudkan untuk kasus Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, ia meminta untuk dibuktikan kebenarannya.
“Maka Willy Aditya, politisi NasDem harus dapat membuktikan tuduhannya agar tidak menjadi bola liar yang justru dapat menciptakan kegaduhan menjelang Pemilu 2024,” jelasnya.
Sutrisno bahkan menyebut Willy Aditya harus bertanggung jawab jika terjadi kegaduhan yang tak diinginkan sebagai dampak dari tudingan tersebut.
“Jika terjadi kegaduhan politik dan hukum akibat tuduhan ini, maka WA harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Sumber:
