Menakar Kandidat Cawapres Ganjar di Puncak Bulan Bung Karno
PUNCAK Bulan Bung Karno yang digelar pada Sabtu, 24 Juni 2023 menjadi momentum bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk membuka tirai kandidat calon wakil presiden (cawapres) bagi Ganjar Pranowo. Dalam momen bersejarah ini, publik tidak hanya tertarik untuk mengetahui siapa yang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar, tetapi juga untuk mengevaluasi kualitas dan prestasi calon yang mungkin akan hadir di sisi Ganjar Pranowo.
Sejumlah nama yang santer dibicarakan dalam acara di Gelora Bung Karno tersebut antara lain Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan Airlangga Hartarto. Dua menteri Presiden Jokowi: Basuki Hadimuljono dan Muhadjir Effendy, juga masuk dalam daftar bursa cawapres Ganjar Pranowo. Bahkan, nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, juga terlontar dari mulut Puan Maharani.
Meski nama-nama di atas adalah sosok yang sering muncul di pemberitaan media massa, perlu diingat bahwa pemilihan cawapres harus lebih dari sekadar popularitas atau kedekatan partai. Keberhasilan Ganjar Pranowo dan PDIP dalam memilih cawapres yang tepat bergantung pada kemampuan individu tersebut untuk menjalankan tugas-tugas yang krusial sebagai wakil presiden, serta memiliki kompetensi dan integritas yang tak terbantahkan.
Melihat rekam jejak dan pencapaian mereka, mari kita telusuri kritik dan fakta prestasi para kandidat tersebut.
Erick Thohir, seorang pengusaha sukses dan Menteri BUMN, merupakan sosok yang telah terlibat dalam berbagai sektor bisnis. Namun, perlu diperhatikan bahwa keberhasilannya dalam dunia usaha belum tentu sejalan dengan kemampuannya dalam ranah politik. Kritik terhadapnya terletak pada kurangnya pengalaman politik yang dapat menghadirkan tantangan dalam mengemban tanggung jawab sebagai wakil presiden.
Baca Juga: Puan dan AHY Bertemu di Senayan, Bahas Peluang Cawapres Untuk Ganjar
Sandiaga Uno, seorang pengusaha dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dikenal karena perannya dalam mengembangkan sektor pariwisata dan kewirausahaan setelah sekarang menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun, terdapat pandangan yang menganggap bahwa pengalamannya yang terbatas dalam pemerintahan daerah tidak cukup untuk menghadapi tuntutan kompleksitas politik nasional.
Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat saat ini, memiliki prestasi dalam memimpin provinsi terpadat di Indonesia. Namun, kritik terhadapnya mengarah pada penilaian terhadap kinerjanya yang masih terbilang baru dan belum mampu mencapai hasil yang signifikan dalam skala nasional. Diperlukan waktu untuk melihat sejauh mana kemampuannya dalam menghadapi tantangan politik yang lebih besar.
Mahfud MD, seorang tokoh hukum dan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, telah membuktikan dirinya sebagai ahli hukum yang dihormati. Namun, prestasinya dalam membangun kepercayaan publik dan memfasilitasi dialog politik masih menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Kritik juga mencuat terkait sikapnya yang terkadang kontroversial dalam menanggapi isu-isu sosial dan politik.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini, dikenal karena kontribusinya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa keterlibatannya dalam sektor bisnis dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan tugas politiknya.
Basuki Hadimuljono, seorang ahli teknik yang telah mengemban tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia memiliki pengalaman yang kuat dalam mengelola infrastruktur negara. Namun, kendati memiliki prestasi yang patut diapresiasi, ada catatan kritis yang muncul terkait dengan beberapa proyek pembangunan yang dinilai terlambat atau belum optimal. Oleh karena itu, keberhasilan Basuki Hadimuljono sebagai calon wakil presiden harus dievaluasi secara hati-hati untuk memastikan komitmen dan kinerja yang optimal dalam menghadapi tantangan masa depan.
Muhadjir Effendy, seorang politisi yang telah berkiprah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Pengalamannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberikan gambaran bahwa ia memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan sektor tersebut. Prestasinya dalam mengimplementasikan program-program pendidikan juga patut diacungi jempol.
Namun, kritik yang harus diperhatikan adalah terkait dengan sejumlah kebijakan yang kurang berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan belum optimalnya penanganan beberapa isu yang berkaitan dengan sektor kebudayaan. Oleh karena itu, ketegasan dan keberpihakan Muhadjir Effendy perlu diperjelas dalam visi dan misi kepemimpinannya.
Sumber:
