Tahun ini Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp 696,4 T, Didominasi Surat Berharga Negara
SIASAT.CO.ID - Pemerintah melalui Direktorat Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat kebutuhan pembiayaan hutang di tahun ini sebesar Rp.696,4 triliun. Tahun lalu kebutuhan pembiayaan utang tercatat sebesar Rp 688,5 triliun dan Jika dibandingkan dengan tahun ini mengalami peningkatan menjadi 1,1 persen.
Direktur Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menjelaskan utang tersebut dibutuhkan untuk mendanai pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2023.
“Pemenuhan kebutuhan pembiayaan utang di situ RP.696,4 triliun. Untuk pembiayaan defisit sebesar Rp.598,2 triliun dan pembiayaan non utang Rp.98,2 triliun,” jelasnya dalam rapat dengar pendapat dengan komisi XI DPR RI, Rabu, 8 Februari 2023.
Sumito mengatakan sumber pembiayaan utang tersebut berasal dari penerbitan surat Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 90% - 95% dan pinjaman sekitar 5%-10%.
Baca Juga: Gubernur Sulut Edy Rahmayadi Usir Pendukung Bupati Nonaktif Padang Lawas
Untuk utang dari SBN sekitar 69-75% dilakukan dengan menerbitkan SBN domestik non ritel, 10-15% melalui SBN ritel, dan 13-16% melalui SBN valuta asing.
Ia juga menjelaskan pemerintah telah memiliki beberapa strategi penerbitan SBN di tahun ini untuk memitigasi risiko, diantaranya pengelolaan pembiayaan utang yang prudent dan berkelanjutan dengan cara mengendalikan risiko utang pada level yang aman dan kredibel.
Kedua, pemerintah akan terus melakukan pedalaman pasar SBN domestik dan perluasan basis investor menuju kemandirian pembiayaan melalui peningkatan penerbitan SBN ritel, pemanfaatn SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian.
Baca Juga: Profil TSO, Bupati Padang Lawas yang Dinonaktifkan karena Sakit
“Mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik untuk mengendalikan risiko nilai tukar. Optimalisasi SBN ritel diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar keuangan domestik dalam menciptakan kemandirian pembiayaan,” jelasnya.
Untuk SBN valas sumito mengatakan hanya akan dijadikan pelengkap untuk menghindari crowding out effect dan menjaga cadangan devisa. Selain itu pinjaman luar negeri akan dioptimalkan sebagai kerangka fleksibilitas pembiayaan hutang.
Sumber:
