Prihatin, PAUD di Garut Selatan Berdinding Bilik Bambu Bolong
Siasat.co.id - Dinding bangunan PAUD Al-Hidayah di Caringin Garut sangat memprihatinkan, bangunan tempat belajar anak-anak kampung Rimpak Honje itu masih terbuat dari bilik bambu yang lapuk dimakan usia.
Keadaannya bolong dan bisa saja hewan liar masuk ke dalam bangunan, selain itu, atap genting PAUD juga kerap bocor saat hujan datang.
Pendiri Paguyuban Mahasiswa Garut di Jakarta (DERMAGA Jakarta) Deden Muhamad Rojani menyoroti kondisi PAUD tersebut dan meminta Pemerintah Daerah Garut untuk memperhatikan dan memberikan bantuan perbaikan bangunan PAUD tersebut.
Baca Juga: Isi SKB 3 Menteri Telah Ditetapkan, Ini Jadwal Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2023
“Kami beberapa kali bertemu dengan pengurus PAUD tersebut, beliau mengeluhkan pengajuan bantuan ke pemerintah yang tak kunjung di respon,” jelasnya, Jumat (20/1) dalam keterangan tertulisnya.
Deden lebih lanjut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut harus memprioritaskan sektor pendidikan, menurutnya Kabupaten Garut harus meningkatkan sumberdaya manusianya untuk bisa menjadi daerah yang maju.
“Bagaimana mungkin anak-anak bisa betah belajar dengan kondisi bangunan seperti itu. Masyarakat di daerah Garut secara umum sangat jauh dari kata sejahtera, ini menjadi tolak ukur daerah tersebut tertinggal atau tidak, ini kan tanggungjawab pemerintah dimulai dari sektor pendidikan”, ungkapnya.
Dia berpendapat bahwa wilayah Garut Selatan sejak lama didiskriminasi oleh pemerintah, distribusi anggaran daerah ataupun pusat sangat minim, seharusnya pemerintah dalam aspek kesejahteran masyarakat tidak tebang pilih, semua wilayah harus terakomodir oleh program pemerintah.
“Di Kabupaten Garut ini lucunya, aktor politiknya tidak bijak, wilayah yang dianggap tidak begitu signifikan menyumbang suara kepada Bupati terpilih didiskriminasi, program-program pemerintah tidak nampak di wilayah tersebut di banyak aspek, salah satunya sulitnya lembaga pendidikan mendapatkan bantuan pemerintah,” terangnya.
Deden berharap, pemerintah bisa lebih adil dalam mendistribusikan anggaran pembangunan daerah yang merupakan mandat rakyat dan Undang-Undang.
“APBD adalah hasil dari pajak rakyat, distribusinya harus berasaskan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat, jangan sampai kami mendengar lagi indikasi korupsi dari BPK atau KPK,” tutupnya.
Sumber:
