Said Agil Siradj Kritisi Kebijakan Pemerintah Terkait Pelarangan Bukber.
SIASAT. CO.ID - Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Said Aqil Siradj menyinggung soal Pemerintah yang melarang buka puasa bersama. Ia menilai larangan tersebut tidak sesuai dengan budaya yang sudah berkembang sejak dulu.
"Secara umum itu menyinggung perasaan umat Islam karena ini sudah jadi budaya," kata Said, dalam acara Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Peta Jalan Kepemimpinan Muslim Indonesia di Jakarta, Sabtu 25 Maret 2023.
Sebagaimana dikutip dari berbagai sumber, Said menyatakan sikap pemerintah tersebut sebagai bentuk intervensi berlebih atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan.
Namun sayangnya hari ini malah diambil alih, dicoba dipaksakan melalui intervensi kebijakan yang cenderung, dan cukup represif secara psikologis bagi umat.
Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Pejabat dan Pegawai Pemerintah Bukber Puasa
Jelas, menurut Said bahwa hal itu akan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Bahkan, pada saatnya akan melahirkan ketidakpercayaan umat bila membiarkan hal itu terus terjadi.
Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) itu menyarankan, akan lebih baik bila pemerintah hanya sekedar membuat imbauan, misalnya, tidak menggunakan anggaran pemerintah saat melakukan buka puasa bersama. Sifatnya bukan pelarangan secara mutlak.
"Buka bersama itu ada di mana-mana, di Masjidil Haram, Makkah buka bersama. Amir-amir, famili dari kerajaan buka bersama itu biasa. Hanya maksudnya baik agar tidak terjadi pemborosan, tinggal itu saja penekanannya, jangan dilarang buka bersama," tagas Said.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pernyataan Said sebagai bagian dari demokrasi dan penilaian dari masyarakat. "Iya, tidak apa-apa, itulah demokrasi, harus ada penilaian dari masyarakat," kata Mahfud.
Baca Juga: Pesan Tersirat Pemerintah RI Terkait Keikutsertaan Timnas Israel Pada Piala Dunia U 20
Mahfud sendiri merasa aturan tersebut juga berpengaruh pada dirinya, yang sebetulnya telah menyiapkan buka bersama beberapa sesi. Akan tetapi, dengan adanya aturan itu, terpaksa buka bersama hanya bersama istri.
Terkait dengan kebijakan tersebut sebagai sikap over intervensi pemerintah, Mahfud berpandangan positif bahwa itu bagian dari kritis membangun yang disampaikan oleh masyarakat. "Ya, tidak apa-apa terima kasih, sebagai kritik itu harus selalu ada, itu namanya demokrasi, namanya bahwa orang Islam itu merasa memiliki Indonesia ini," kata Mahfud.
Sumber:
