SIASAT.CO.ID - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) terkait tekanan kekuasaan menjelang Pilpres 2024.
Hasto menilai bahwa AMIN juga merasakan tekanan serupa, termasuk dari tingkat daerah.
“Dalam konteks ini, kami membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama terkait penggunaan instrumen hukum dan kekuasaan,” ujar Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Hasto menyatakan memastikan pentingnya menanggapi kondisi penuh tekanan tersebut untuk memastikan demokrasi tetap pada koridornya. Menurutnya, dalam demokrasi, keputusan seharusnya diambil oleh rakyat, bukan oleh para elite.
"Itu menjadi narasi bagi masa depan kita, mengingat tekanan yang begitu kuat dari luar negeri. Indonesia sebelumnya dipuji dengan rekam jejak demokrasi yang baik, namun kini mengalami kemiripan, bahkan menciptakan kegelapan dalam demokrasi Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan," tandasnya.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Sarankan Ini ke Budiman yang Dipecat PDIP
Sebelumnya, Hasto mengaku menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasakan tekanan kuat dari kekuasaan. Pernyataan tersebut terkait dengan manuver politik Gibran yang menjadi cawapres setelah putusan MK.
"Saya menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf mereka dipegang. Ada yang mengatakan seumur hidup saya hanya harian; lalu ada yang menyampaikan kesulitan akibat tekanan kekuasaan," ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (29/10).
Hasto tidak memberikan rincian tentang identitas ketua partai umum yang merasakan tekanan. Ia juga tidak menjelaskan jenis tekanan yang dialami oleh para ketua umum partai tersebut.
Meski begitu, Hasto menyebut manuver politik Gibran sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi yang didukung oleh rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.
“Indonesia adalah negeri spiritual, di mana moralitas, nilai kebenaran, dan kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh rangkaian pencalonan Mas Gibran sebenarnya merupakan tindakan pembangkangan politik terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia,” tegas Hasto.