SIASAT.CO.ID - Calon Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan telah melakukan persiapan matang menjelang debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden.
Saat diwawancarai usai bermain bulu tangkis di GBK Arena, Jakarta, Senin (4/12/2023), Gibran mengungkapkan bahwa ia telah menerima masukan dari berbagai lapisan masyarakat terkait tema debat, seperti hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Gibran menegaskan masukan yang diterimanya tidak hanya dari para ahli, melainkan juga dari masyarakat umum.
“TIdak harus dari para ahli, ya. Dari ahli, dari pakar ada, tetapi masukan-masukan dari masyarakat juga kami tampung semua untuk bahan debat nanti," kata Gibran.
Menurutnya, kontribusi dari berbagai kalangan ini sangat berharga dalam membentuk inovasi yang relevan dengan tantangan zaman.
BACA JUGA:Prabowo Kembali Masuk Kerja sebagai Menteri Pertahanan, Gibran Kampanye di Tangerang
Selain itu, Gibran menyatakan komitmennya untuk mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam mengikuti debat.
"Aturan KPU seperti apa, kami ikuti," tegas Gibran.
Dalam rangka Pilpres 2024, KPU telah menetapkan tiga debat untuk calon presiden dan dua debat untuk calon wakil presiden.
Debat perdana, yang dijadwalkan pada 12 Desember 2023 di Kantor KPU, akan membahas isu-isu krusial seperti hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Jadwal Debat Pilpres 2024
Debat Pilpres 2024 akan mengusung beragam tema yang mencerminkan visi nasional, mengikuti jadwal yang telah diumumkan. Debat kedua pada 22 Desember 2023 akan memfokuskan pada isu pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Sementara itu, debat ketiga pada 7 Januari 2024 akan membahas topik ekonomi, termasuk kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak digital, keuangan, dan pengelolaan APBN.
BACA JUGA:TKN Prabowo-Gibran: Program Makan Siang Gratis Tetap Sejalan dengan Program Unggulan Jokowi
Adapun tema debat keempat pada 21 Januari 2024 mengenai energi, sumber daya alam, SMN, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.