SIASAT.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pentingnya kelanjutan program penyaluran bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Hal ini disampaikan ia saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (9/1/2024).
“Mengenai bantuan sosial perlu saya ingatkan, harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran,” katanya.
Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan distribusi bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai, tepat sasaran.
Menanggapi usulan untuk menghentikan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dalam pesan singkatnya menjelaskan bahwa program bantuan sosial dijalankan oleh pemerintah untuk membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan pokok.
Ari menegaskan bahwa tujuan utama dari program bantuan sosial adalah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat atau keluarga miskin agar mereka dapat bertahan dalam menghadapi tekanan kenaikan harga pangan yang disebabkan oleh El Nino.
BACA JUGA:Jokowi Resmikan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor
“Maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," ujar Ari.
Ari juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan program afirmasi dari pemerintah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.
“Tidak ada kaitannya dengan proses pemilu,” kata dia.
Jokowi menyatakan sasaran program bantuan sosial sudah jelas, dengan adanya data mengenai nama dan alamat penerima. Penyaluran bantuan sosial juga melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
Beliau menambahkan bahwa pelaksanaan program ini terbuka untuk pengawasan dari berbagai pihak.
“Pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," katanya.
BACA JUGA:Zulhas Ketemu Jokowi, Optimis Prabowo-Gibran Menang Sekali Putaran Pemilu 2024
Meskipun Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Md mendapat kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah bahwa mereka mengusulkan penghentian pembagian bantuan sosial hingga pemilihan presiden 2024 selesai.