"Berita tersebut adalah hoaks terbesar yang dilakukan media asing jelang pencoblosan tanggal 14 Februari. Berita hoaks tersebut adalah sebuah pembusukan politik," kata Yusril dalam keterangannya.
Yusril menegaskan pembelian pesawat Mirage bekas milik Qatar tersebut tidak pernah dilaksanakan. Alasannya karena keterbatasan anggaran negara.
BACA JUGA:Mayoritas Masyarakat Ingin Sekali Putaran, Pasangan Prabowo-Gibran Unggul 52,5%
Yusril yang juga Ketua Umum PBB itu menuturkan perjanjian telah disepakati tetapi pemerintah tidak jadi membeli pesawat bekas tersebut.
"Tidak ada penalti apapun kepada Pemerintah RI akibat pembatalan itu," tegas Yusril.
Yusril menjelaskan, sebelumnya Qatar ingin Indonesia membeli pesawat bekas tersebut secara tunai. Kemudian, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo tak mampu membeli tunai dan ingin melunasinya secara utang.
"Namun karena keterbatasan anggaran kita, pembelian dengan cara utang itu pun akhirnya tidak jadi dilaksanakan," ucap Yusril.
Yusril juga mempertanyakan penulis berita tersebut yang tidak kredibel. Dia menilai sang penulis yaitu Jhon William tidak memiliki kapabilitas dan kepercayaan. Karena seharusnya sebelum menyebut nama Prabowo, harus memeriksa pemerintah Qatar terlebih dahulu.
BACA JUGA:Pakar Hukum: Pencalonan Prabowo-Gibran Tetap Sah Meski Ada Sanksi DKPP
"Pemberitaan dari media mainstream di luar negeri ternyata tidak ada," ucap Yusril.
Dia menduga isu yang dimunculkan agar elektabilitas Prabowo merosot jelang pemilihan pada 14 Februari 2024 karena berpotensi menang dengan sekali putaran.
"Tingkat elektabilitas Prabowo-Gibran kini begitu tinggi, pasangan ini diprediksi akan menang. Karena itu pembusukan politik mulai diembuskan untuk merusak kredibilitas Prabowo," pungkasnya.