SIASAT.CO.ID - Ketua Kesatuan Aksi Alumni Universitas Indonesia (KA2UI), Kun Nurachadijat, membantah isi dari film "Dirty Vote" yang menggambarkan situasi demokrasi di Indonesia seolah-olah tidak baik.
Menurut Kun, kritik yang diungkapkan oleh civitas akademika, termasuk dewan guru besar, tetaplah bersifat subyektif atau informal.
"Film singkat 'Dirty Vote' seolah-olah membingkai demokrasi agar terlihat tidak sah, padahal proses demokrasi yang berjalan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ujar Kun dalam keterangannya, seperti yang dilansir pada Selasa, (13/2/2024).
Kun juga menambahkan bahwa film tersebut telah masuk dalam ranah kampanye hitam yang condong kepada fitnah terhadap salah satu pasangan calon (paslon), dan diunggah pada masa tenang.
"Jadi, ini bukan hanya kampanye hitam, tetapi juga fitnah," tegasnya.
Kun juga mempertanyakan motif penayangan film tersebut pada masa tenang, dan menduga bahwa hal tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai bentuk propaganda untuk memfitnah calon tertentu.
BACA JUGA:Dirty Vote Tayang di Masa Tenang, Pengamat: Propaganda Cegah Kenaikan Elektabilitas Prabowo-Gibran
"Kenapa film ini disebar pada masa tenang? Itu tidak adil. Jadi, niatnya apa selain untuk melemahkan pemerintahan yang sah, bahkan mungkin untuk melemahkan negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Terlepas dari hubungannya dengan paslon mana, niatnya didasarkan pada ketidakpercayaan terhadap kemenangan calon yang didukungnya," paparnya.
Kun menegaskan demokrasi sudah berada di jalan yang benar, kebebasan berpendapat tetap terjaga, hak dipilih dan memilih bisa dijalankan sebagaimana mestinya.
“Memang demokrasi kita baik-baik saja kok, apa ukuran kurang baik-baik kondisi demokrasi kita saat ini?,” tanyanya.
Sebaliknya Kun justru mengkritik balik sejumlah guru besar dari kampus-kampus yang memberikan kritik terhadap pemerintah, karena diduga terafiliasi dengan capres cawapres yang sedang berkontestasi saat ini.
Kritik tersebut kata Kun tidak berdasarkan hasil diskusi atau seminar dengan dasar ilmiah melainkan sarat akan kepentingan politik, justru ini lah yang akan merusak demokrasi.
BACA JUGA:Pengamat Intelijen: Jokowi Akan Khianati Prabowo, Jadi Presiden Hanya untuk 2 Tahun
“Kalau dilihat yang dilihat dari aktor-aktor intelektual penggerak acara civitas akademika yang mengkritik, itu ditenggarai masih ada kaitan dengan paslon-paslon yang berkontestasi ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri ini akan sangat jahat secara demokrasi,” ungkapnya.
“Karena akan memframing masyarakat seolah-olah universitas atau kampus ini yang mengeluarkan statement resmi, hasil pembahasan ilmiah. Padahal kan aturan untuk menyatakan statement resmi harus di depan seminar maksudnya diskusi yang memang ada dasar ilmiahnya. Jadi ini adalah framing agar masyarakat terkelabuhi bahwa ini adalah seolah-olah resmi dari kampus padahal ini adalah suara oknum atau subjektivitas,” tambahnya.