Plin-plan Yudo Berujung Aksi Serampangan
TEWASNYA empat prajurit TNI dalam misi penyelamatan pilot Susi Air di Mugi-Mam, Distrik Yal, Kabupaten Nduga, beberapa waktu lalu membuka aib tentang buruknya penanganan kelompok bersenjata di Papua. Alih-alih memberi jera, operasi militer yang dilakukan oleh tim gabungan TNI-Polri selama ini justru membuat kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu menggila.
Kekerasan yang sudah tak terhitung jari di bumi Cenderawasih tak lepas dari cara pemerintah yang berkali-kali menggunakan pendekatan keamanan ketimbang negosiasi dalam menangani kelompok bersenjata. Sejatinya, pendekatan damai dan negosiasi sudah menjadi opsi lama–bahkan merupakan trik utama dalam dunia militer Indonesia.
Namun kita lihat hal itu tak pernah dilakukan secara serius, bahkan setelah TNI hari ini dipimpin oleh Jenderal Yudo Margono. Yang ada, Yudo justru memperlihatkan sikap plin-plan dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air yang disandera oleh kelompok bersenjata Papua.
Pemerintah tak bisa menampik bahwa tewasnya empat anggota TNI berpangkat prajurit satu (Pratu) pada medio April lalu adalah dampak dari kebijakan Yudo Margono yang amburadul. Hal itu bisa diamati bila kita merunut peristiwa demi peristiwa setelah diculiknya pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, pada 7 Februari 2023 lalu. Sehari setelah dinyatakan hilang, Yudo menggelar rapat pimpinan TNI-Polri di Hotel Sultan Jakarta.
Yudo melontarkan pernyataan ambigu kepada wartawan usai rapat tersebut. Dengan percaya diri mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu berujar bahwa Philip tak disandera oleh kelompok bersenjata Papua. Ia berkata bahwa sang pilot telah menyelamatkan diri usai pesawat yang dibawanya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan.
Padahal, saat itu jelas diketahui bahwa Philip menghilang dan sesudahnya tak pernah ditemukan oleh tim yang diterjunkan TNI. Sepekan setelah insiden di Bandara Paro, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom merilis video penyanderaan pilot malang tersebut. Mereka membantah klaim Yudo Margono di awal.
Meski mengeluarkan komentar yang menyesatkan, Yudo sama sekali tak acuh dengan kekeliruannya. Di lain waktu, ia kembali mempertontonkan kekacauan informasi yang ia peroleh sebelumnya. Saat menghadiri acara Zakat TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 5 April 2023, Yudo dengan gamblang menyebut bahwa Philip disandera.
Saat itu, ia menceritakan permintaan Bupati Nduga Namia Gwijangge agar upaya penyelamatan Philip tidak dilakukan dengan cara-cara militer. Proses pembebasan harus menggunakan pendekatan persuasif agar tidak membahayakan warga sipil. Yudo menyetujui hal itu.
Di sini, bisa diamati bahwa Yudo tahu posisi Philip yang telah disandera kelompok bersenjata dan tak ada yang namanya menyelamatkan diri seperti yang ia klaim di awal. Dalam taktik persuasi, Yudo bahkan tak memberi target waktu kapan TNI bisa membebaskan pilot asal Selandia Baru tersebut.
Upaya negosiasi rupanya hanya seumur jagung. Tak sampai dua pekan, Yudo meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat. Ia menganulir kebijakannya sendiri, dari sebelumnya menerapkan upaya persuasif, sekarang menjadi lebih agresif. Siaga tempur berarti semua pasukan TNI sudah siap menembak.
Tampaknya, emosi Yudo tersulut akibat aksi kelompok bersenjata Papua yang menembak mati empat prajuritnya. Yudo tak lagi mengindahkan upaya persuasif, meski sebelumnya kelompok TPNPB-OPM menawarkan jalur negosiasi. Gara-gara ini, publik pun disuguhi cara berpikir Panglima TNI yang inkonsisten dan lebih memilih jalan kekerasan. Cara-cara seperti ini lebih layak dikatakan dengan kerja pertahanan yang serampangan.
Sikap pemerintah dalam menanggapi insiden di Mugi-Mam akan memperlihatkan bahwa perdamaian di Papua makin jauh. Padahal pelbagai peristiwa berdarah cukup menjadi bukti bagi pemerintah mengubah kebijakan penyelesaian konflik di Papua, dari cara kekerasan ke jalan damai.
Tak kurang dari empat bulan terakhir, sedikitnya ada 13 insiden bersenjata di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Tahun lalu, sebanyak 53 kasus tindak kekerasan terjadi di seluruh Papua. Peristiwa terbaru di dua provinsi tersebut hanya akan menambah daftar aksi militeristik dalam proses penanganan masalah di Papua.
Eskalasi konflik yang meningkat di Papua makin semrawut ketika hal ini dibarengi dengan keterbukaan informasi yang minim. Sejumlah peristiwa terkesan ingin ditutup-tutupi. Serangan kelompok bersenjata di Mugi-Mam, misalnya, informasi dari TNI mengenai jumlah korban akibat serangan itu justru simpang siur, meski kelompok OPM telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Sumber:
