SIASAT.CO.ID - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menekankan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
"Ganjar menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset harus segera disahkan, mengingat itulah yang menjadi tuntutan masyarakat," kata Ganjar setelah menghadiri Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gedung Grha Sabha Pramana, Yogyakarta, pada Selasa (19/12/2023).
Meskipun demikian, Ganjar menyatakan bahwa pencegahan korupsi merupakan langkah penting, termasuk melalui pendidikan antikorupsi.
"Karena tidak hanya tindakan, tetapi juga segalanya. Pencegahan jauh lebih penting. Itulah mengapa pendidikan antikorupsi sejak dini menjadi penting," ujar Ganjar berdasarkan laporan ANTARA di Jakarta, Selasa.
Ganjar kemudian membagikan pengalaman saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.
BACA JUGA:Ganjar Makin Serius, Kini Ajak Relawan Turun Langsung Door to Door Gaet Suara
BACA JUGA:Ganjar Tuai Pujian karena Pertanyaan Cerdas Saat Debat Capres 2024
BACA JUGA:Debat Capres 2024, Ketika Ganjar Janji Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu jika Terpilih Presiden
"Pemprov Jateng bekerja sama dengan KPK untuk mengajak bupati, wali kota, menandatangani kesepakatan komitmen pendidikan antikorupsi sejak dini, bahkan sejak PAUD. Saya kira itu jauh lebih penting, karena itu merupakan investasi jangka panjang, membentuk karakter, dan mengubah perilaku untuk mencegah hal-hal yang sifatnya buruk," paparnya.
Sebelumnya, dalam debat pertama calon presiden Pemilu 2024 di Jakarta pada Selasa (12/12), Ganjar berjanji untuk menangani Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dan mengusulkan agar para koruptor dihukum dengan diasingkan ke Nusakambangan.
Menurutnya, seorang pemimpin negara besar harus menunjukkan dedikasi yang sungguh-sungguh terhadap praktik antikorupsi, sehingga pejabat dan masyarakat dapat memiliki teladan yang baik.
"Langkah pertama adalah dari segi penegakan hukum. Jika saya memulai dari sini, yang harus dilakukan adalah merampas kekayaan para koruptor. Kedua, melalui perampasan aset, maka kita harus segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Pejabat yang terbukti korupsi harus diasingkan ke Nusakambangan untuk memberikan efek jera bahwa hal ini tidak boleh dianggap remeh," ujar Ganjar saat debat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, pekan lalu.
Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Masa kampanye pemilu dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dan pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.