SIASAT.CO.ID — Gerakan Sekali Putaran (GSP) terus mengampanyekan agar Pilpres 2024 berlangsung dalam satu putaran. Keyakinan ini berkisar pada upaya memberikan kepastian politik sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ketua Umum GSP, M Qodari, menjelaskan empat alasan, dua di antaranya bersifat objektif dan dua subjektif, yang mendukung ide Pilpres 2024 sekali putaran.
Salah satu alasan objektif yang pertama adalah efisiensi waktu. Menurut Qodari, pelaksanaan Pilpres dalam satu putaran pada Februari 2024, dengan pemenang ditentukan setelah mencapai 50%+1, dapat menjaga kelancaran pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, para pelaku ekonomi dan investor akan memiliki kepastian lebih awal untuk melanjutkan aktivitas ekonomi tanpa harus menunggu hingga Juni 2024.
Kejelasan hasil pemilihan di awal tahun diharapkan memberikan stabilitas dan meminimalisir ketidakpastian yang mungkin memengaruhi keputusan bisnis.
BACA JUGA:Prabowo-Gibran Unggul Dominan dalam Simulasi Pilpres Satu Putaran
“Kemudian nanti masyarakat akan segera bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang lain mau usaha, mau bisnis, trader di pasar saham bisa trading, IHSG diperkirakan tembus 8.000 tahun depan saya yakin itu bisa tercapai kalau selesai bulan Februari kalau selesai bulan Juni belum tentu,” ujar Qodari di acara diskusi Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Indonesia Maju bertajuk “Menakar Pilpres Satu Putaran: Sisi Ekonomi & Efisiensi Anggaran”, di Jakarta, dikutip Selasa (19/12/2023).
Alasan objektif kedua, kata Qodari, bisa menghemat keuangan negara sebesar Rp. 17 triliun. Anggaran sebesar itu lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk kebijakan atau program lain membantu masyarakat.
“Objektif yang kedua adalah bahwa ini akan hemat anggaran itu hemat 17 triliun bisa dipakai buat subsidi, subsidi perumahan, subsidi pendidikan, subsidi energi hijau, bantuan pangan maupun pupuk bagi petani, dan seterusnya,” ucap Qodari.
Sementara terkait alasan subjektif pertama, Qodari menyebut akan memberikan kepastian politik sejak awal. Sehingga dapat menghindari terjadinya polarisasi ekstrem, karena pada putaran kedua hanya ada dua calon yang akan saling berhadapan.
Dikatakan Qodari, potensi polarisasi ekstrem itu akan muncul seperti pada Pilpres 2014, 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 karena akan muncul isu-isu sara yang membelah masyarakat.
BACA JUGA:GSP Dukung Pilpres 2024 Sekali Putaran: Efisien, Hemat Biaya, dan Damai
Apalagi, melihat dinamika politik belakangan ini, posisi Anies memiliki potensi berhadapan dengan Prabowo. Anies sendiri diketahui sudah mendapat dukungan dari Ustadz Abdul Somad, Rizieq Shihab dan Ijtima Ulama.
“Subjektifnya pertama bisa menghindari polarisasi ekstrem, pada putaran kedua saya melihat potensi polarisasi ini besar sekali karena begitu calon cuma dua, maka akan berhadapan dengan isu primordial termasuk isu agama akan muncul lagi, apalagi konstelasinya itu adalah Prabowo melawan Anies, Anies pasti akan diplot sebagai calon Islam,” ungkapnya.
“Pak Prabowo mohon maaf akan dicap sebagai calon Kristen, Pak Jokowi pernah dicap sebagai Kristen padahal bukan Kristen, apalagi Pak Prabowo ibunya Kristen, adiknya Kristen kakaknya Katolik dengan sangat mudah pasti akan dicap dengan isu-isu primordial. Ayat dan mayat akan keluar berbahaya bagi masyarakat kita,” sambungnya.