SIASAT.CO.ID - Sebagai tahun penutup masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), evaluasi pelaksanaan dan capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 menjadi sorotan utama.
Seiring waktu, pelaksanaan APBN 2024 akan berlangsung hingga September dan menjadi pertanggungjawaban presiden berikutnya.
‘’Salah satu isu pentingnya adalah melihat tantangan pelaksanaan APBN 2024. Kalau melihat ini, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah,’’ kata Anggota Badan Anggaran DPR RI Marwan Cik Asan dalam keterangan tertulis, Rabu (17/1/2024).
Menurut Marwan, dari sisi eksternal, perlambatan ekonomi global dan melemahnya pertumbuhan ekonomi China, sebagai mitra dagang utama Indonesia, menjadi potensi penghambat pertumbuhan ekonomi.
Tren penurunan harga komoditas primer yang menjadi andalan ekspor Indonesia juga dapat melemahkan kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
BACA JUGA:Daya Beli Masyarakat Kota Tangerang Meningkat Pasca Pandemi
Ditambahkan, secara keseluruhan, pencapaian APBN 2023 mencerminkan keberhasilan dengan penerimaan dan belanja negara yang melampaui target yang telah ditetapkan.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun (112,6% terhadap APBN 2023 atau 105,2% dari Perpres 75/2023), tumbuh sebesar 5,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,9 triliun, melebihi alokasi APBN 2023 (102,0% dari APBN 2023 atau 100,2% dari Perpres 75/2023), meningkat 0,8% dari realisasi tahun 2022.
Dalam catatan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini, meskipun terdapat pencapaian formal dalam target penerimaan dan belanja, kinerja APBN 2023 belum dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara signifikan.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan hanya mencapai 5,03%, lebih rendah dari target 5,3% dan pertumbuhan tahun 2022 yang mencapai 5,31%.
BACA JUGA:Wali Kota Tangerang Targetkan Tangerang Great Sale Meningkatkan Daya Beli dan Lapangan Kerja
Selain itu, kinerja APBN 2023 belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tingkat kemiskinan dari 9,54% pada Maret 2022 menjadi 9,36% pada Maret 2023, namun belum mencakup data hingga September 2023.
Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,32% pada Agustus 2023 dari 5,86% pada periode yang sama tahun sebelumnya.