SIASAT.CO.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak telah menciptakan sentimen negatif.
PDIP menganggap pernyataan tersebut sebagai bukti bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan pasangan nomor urut 2, merupakan cerminan dari Jokowi tiga periode.
"Hal yang disampaikan oleh Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cerminan dari Jokowi tiga periode yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).
Hasto, yang merupakan Sekretaris Jenderal PDIP, menyebut pernyataan Jokowi melanggar etika politik dan pranata kehidupan bernegara yang baik. PDIP juga menilai bahwa masih ada ambisi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres 2024.
"Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat sebagai presiden selama dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut berkampanye, artinya ini menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode. Publik kini mempertanyakan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran," ujarnya.
BACA JUGA:Rekonsiliasi Jokowi dengan Megawati: Sulit tapi Tidak Mustahil
Selanjutnya, Hasto mengangkat isu terkait lokasi kunjungan kerja Jokowi dan wilayah kampanye Ganjar Pranowo. Menurut Hasto, pasangan Ganjar-Mahfud, yang merupakan pasangan nomor urut 3, memang ditakuti oleh lawan politiknya.
"Ganjar Pranowo adalah presiden rakyat, dekat dengan rakyat kecil, memiliki program untuk rakyat miskin yang diterima dengan baik, dan menampilkan model kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat, ditambah dengan ketegasan Prof. Mahfud Md. Inilah yang ditakuti dari Ganjar-Mahfud, sehingga lebih dari sepertiga pengusaha penyumbang perekonomian nasional dikerahkan untuk mendukung pasangan nomor urut 2," ucapnya.
Hasto juga menyoroti pernyataan Jokowi yang disampaikan di hadapan Menteri Pertahanan Prabowo dan jajaran TNI.
"TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun, pernyataan tersebut justru mengungkapkan motif yang sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis," ujar Hasto.
"Jadi, akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meskipun kami yakin bahwa kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi," tambahnya.
BACA JUGA:Jokowi Hargai Keputusan Mahfud MD untuk Mundur dari Kemenko Polhukam
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh memihak.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).