KPK Dalami Isu Keterlibatan Petinggi Partai dalam Kasus Korupsi Kementan
KPK sedang mendalami keterlibatan petinggi partai politik dalam kasus korupsi di Kementan.--Foto: Antara
SIASAT.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyoroti isu yang mencuat terkait potensi keterlibatan petinggi partai politik dalam kasus dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian, sebagaimana diungkapkan oleh Djamaludin Koedoeboen, pengacara mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Iya, benar, pasti kami akan menyelidiki lebih lanjut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat (8/12/2023).
Ali menjelaskan bahwa isu tersebut akan didalami apabila ada keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa KPK saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan sapi di Kementerian Pertanian, meskipun prosesnya masih dalam tahap penyelidikan.
"Tetapi memang benar, sebagaimana yang diungkapkan oleh pimpinan KPK, kami tengah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi pengadaan sapi di Kementerian Pertanian berdasarkan laporan masyarakat beberapa waktu lalu," ungkapnya.
BACA JUGA:Timnas AMIN Galang Semangat Lawan Korupsi: Fokus Perkuat KPK dan Kurikulum Antikorupsi di Sekolah
Fokus pada Pengadaan Sapi dan Klaster Lainnya
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sebelumnya mengungkapkan adanya laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang dilaporkan pada tahun 2020.
Pimpinan KPK baru mengetahui tentang laporan dugaan korupsi tersebut dalam konteks penyidikan kasus dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian.
"Ada tiga klaster yang dilaporkan masyarakat; pengadaan sapi, hortikultura, dan pemerasan. Saat ini, penyidikan telah dilakukan terkait pemerasan," ungkap Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (27/11).
Alexander menjelaskan bahwa KPK saat ini tengah menyelidiki laporan dugaan korupsi terkait pengadaan sapi di Kementerian Pertanian. Proses penyelidikan ini akan meneliti apakah terdapat unsur pidana dalam dua laporan tersebut.
Sumber:
