BRIN: Negara Kuat dengan Oposisi yang Berimbang
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Firman Noor dalam kegiatan webinar bertajuk "Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", yang dipantau dari Jakarta, Senin (29/4/2024).--Foto: ANTARA/Dokumentasi Pribadi
SIASAT.CO.ID - Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Firman Noor, menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara dapat tercermin dari keseimbangan kekuatan dalam unsur oposisi sesuai dengan prinsip demokrasi.
Menurutnya, hal tersebut terbukti dengan negara-negara yang mencapai tingkat kemakmuran tertinggi di dunia, yang juga memiliki oposisi yang kuat, menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
"Jadi saya kira tidak masuk akal kalau ada oposisi berarti tidak stabil," ujar Firman dalam kegiatan webinar "Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", yang diikuti dari Jakarta, Senin (29/4).
Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), situasi politik Indonesia memiliki potensi memiliki oposisi yang kuat di parlemen sekitar 57 persen.
Namun, dengan adanya wacana Partai NasDem dan PKB yang bergabung dengan koalisi pemerintah mendatang, potensi oposisi hanya sekitar 25 persen.
BACA JUGA:PKB, PKS, dan NasDem Potensi Masuk Kabinet Prabowo, Anies Rangkul Diri Sendiri
"Sekarang sepertinya oposisi akan menjadi minoritas, sekitar 25 persen saja atau lebih kurang, kandidatnya PKS dan PDIP," jelasnya.
Firman memprediksi bahwa saat ini akan terjadi rekonsiliasi politik hingga masa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Partai-partai politik akan menyesuaikan langkah sesuai kepentingan masing-masing.
Selain itu, beberapa partai politik yang tidak terbiasa berada di luar pemerintahan kemungkinan akan berupaya masuk ke dalam pemerintahan untuk menghindari perpecahan internal.
"Dan akan terjadi reaksi berantai karena keterkaitannya dengan banyak hal," tambahnya.
Sumber:
