BNPP: Camat Punya Peran Krusial Jaga Kedaulatan Wilayah di Perbatasan
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP Farida Kurnianingrum. --Foto: Dok. PUPR
SIASAT.CO.ID - Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Farida Kurnianingrum, menekankan pentingnya penguatan peran camat dalam mengelola Perbatasan negara. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi yang strategis dalam memastikan kedaulatan dan keamanan wilayah.
"Indonesia dapat mencapai tujuan nasional yang lebih besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan," kata Farida dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Farida menjelaskan bahwa kecamatan memiliki peran penting dalam administrasi umum serta pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan konkuren. Terutama dalam konteks kawasan perbatasan, kecamatan menjadi wilayah kerja pemerintah pusat untuk pembangunan yang berkaitan dengan kedaulatan negara.
Oleh karena itu, penguatan peran camat melibatkan evaluasi anggaran pembangunan, sinergi standar pelayanan minimal di kawasan perbatasan, serta langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
BACA JUGA:BNPP: Dibangun 1.307 BTS di Kawasan Perbatasan RI untuk Tingkatkan Konektivitas
"Penyempurnaan status kelembagaan kecamatan perbatasan menjadi hal yang esensial. Dengan status yang lebih tinggi, kecamatan akan memiliki kekuatan dan kewenangan yang lebih besar untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pembangunan perbatasan," ungkapnya.
Selain itu, peningkatan kompetensi teknis dan khusus aparatur kecamatan juga menjadi langkah penting dalam melaksanakan tugas-tugas di perbatasan. Farida menyarankan pemberian pelatihan dan pendidikan tambahan dalam bidang pengelolaan perbatasan negara kepada para camat dan stafnya.
Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, para camat akan dapat menghadapi tantangan kompleks dan dinamis dalam pengelolaan perbatasan.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di perbatasan, pengadaan sarana prasarana yang memadai di kecamatan perbatasan menjadi hal yang sangat penting. Infrastruktur yang baik akan memastikan bahwa camat dan stafnya dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efisien dan efektif.
"Dengan demikian, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana di kecamatan perbatasan harus menjadi prioritas bagi pemerintah," jelas Farida.
BACA JUGA:Polisi Kerahkan 274 Personel untuk Jaga Keamanan Kedatangan Menko Polhukam
Selain itu, Farida juga mengakui pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap kinerja yang baik dalam pengelolaan perbatasan. Ia mendorong pemberian insentif kepada camat dan staf kecamatan, seperti bonus kinerja atau tunjangan tambahan.
"Selain itu, alokasi anggaran khusus dari APBN atau APBD juga diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan perbatasan. Dengan demikian, camat dan staf kecamatan akan merasa dihargai atas upaya mereka dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan negara," tambahnya.
Sumber:
