Prabowo-Gibran Unggul, Pakar: Perlu Rekonsiliasi Nasional untuk Pertumbuhan Ekonomi
Prabowo-Gibran unggul, pakar dorong rekonsiliasi untuk pertumbuhan ekonomi.--Foto: IG @prabowo
SIASAT.CO.ID - Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran, dipastikan sebagai pemenang Pilpres 2024 setelah meraih lebih dari 50 persen suara berdasarkan hasil quick count dari berbagai lembaga survei.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, hasil quick count dan real count KPU cenderung tidak jauh berbeda.
Maka dari itu, Piter mendorong agar semua kandidat Pilpres 2024 dapat menerima hasil tersebut dengan baik dan terbuka. Dia juga mendorong untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional agar perekonomian bisa kembali tumbuh positif.
"Rekonsiliasi adalah langkah terbaik, tetapi tentu saja ini harus dilakukan dengan asumsi bahwa semua pihak sudah menerima hasil pemilu," ujar Piter pada Minggu (18/02/2024).
Piter menyampaikan kekhawatirannya bahwa ekonomi dan aktivitas bisnis masih akan terhambat meskipun pilpres telah selesai sekali putaran. Hal ini disebabkan oleh kelompok yang masih menolak hasil pemilu.
BACA JUGA:AEPI: Pilpres Sekali Putaran Harus Disyukuri karena Jaga Perekonomian Indonesia
"Rekonsiliasi bisa terjadi saat semua pihak menerima hasil pemilu dengan baik, namun jika masih ada yang menolak hasilnya, bagaimana mungkin rekonsiliasi bisa terwujud," tandasnya.
Oleh karena itu, Piter mengajak pihak yang merasa ada kecurangan untuk melaporkannya kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK) dengan membawa bukti yang kuat.
“Saya kira kita kan negara hukum jadi kita harus menghormati upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilu. Dan kalaupun ada pelanggaran pemilu maka harus ada tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati bersama artinya kan ada undang-undang pemilu,” ucapnya.
“Jadi kalau seandainya ada pelanggaran-pelanggaran harus ditindaklanjuti secara proporsional supaya pihak-pihak yang dirugikan oleh pelanggaran itu bisa menerima. Kalau bukti-bukti pelanggaran pemilu itu kemudian diabaikan atau tidak ditindaklanjuti secara proporsional tentunya akan memunculkan kekecewaan,” tambahnya.
Namun demikian, Piter menyarankan agar semua kontestan pilpres agar bersiap menerima apapun yang terjadi. Misalnya, setelah dilakukan pemeriksaan dan diputuskan oleh pihak berwenang ternyata tidak terbukti, harus diterima dengan lapang dada.
BACA JUGA:Prabowo-Gibran Pimpin Hasil Quick Count, Qodari: Fakta Pilpres 2024 Ingin Sekali Putaran
Sebab, jika masih tidak mau menerima dan kecewa, akan berimbas kepada sesuatu yang tidak baik bagi pembangunan dan perekonomian Indonesia.
“Nah kekecewaan-kekecewaan ini yang bisa berujung kepada sesuatu yang tidak kondusif nantinya. Harusnya selesaikan dulu jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima hasil pemilu ini sehingga pemilu ini yang kita biayai begitu besar ini menjadi tidak legitimate,” tegasnya.
Sumber:
