SIASAT.CO.ID - Jaro Saija, seorang tetua adat Badui dan juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kedamaian pasca pemilihan umum 2024.
"Sesudah pemilu, kita harus menjauhkan diri dari konflik yang dapat mengakibatkan perpecahan di antara kita," ujarnya di Lebak pada hari Jumat.
Setelah pemilu, masyarakat Badui yang telah memberikan suaranya di 27 TPS dengan 6.078 DPT, tetap menjaga suasana yang rukun, damai, aman, dan kondusif.
Meski berpenduduk 12.600 jiwa yang tersebar di 68 perkampungan, masyarakat Badui tetap menjalankan kegiatan sehari-hari mereka seperti biasa, seperti berkebun dan bercocok tanam palawija serta hortikultura.
Jaro Saija menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan kedamaian dan persatuan setelah pemilu.
BACA JUGA:2 Warga Badui Korban Gigitan Ular Dirujuk ke RSUD Banten untuk Perawatan
"Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin, semua masyarakat harus menerima dan mendukungnya. Kita harus menghindari perpecahan," tambahnya.
Dia berharap masyarakat dapat bersatu dan menciptakan kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan, mengingat Indonesia adalah negara besar.
Menurutnya, keanekaragaman suku, kepercayaan, sosial, budaya, dan bahasa di Indonesia semakin indah jika setelah pemilu, persatuan dan kesatuan tetap diutamakan.
"Jika kita bersatu, kita pasti bisa menciptakan kesejahteraan bagi semua masyarakat di Tanah Air," ujarnya.
"Masyarakat Badui sangat menghargai kedamaian dan persatuan," tambahnya.
BACA JUGA:3 Warga Badui Digigit Ular Berbisa Tolak Dirujuk ke RSUD Banten
Jaro Saija menjelaskan bahwa masyarakat Badui Dalam tidak menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum, karena bertentangan dengan adat setempat.
Masyarakat Badui Dalam yang tinggal di Kampung Cibeo, Cikawartana, dan Cikeusik memiliki gaya hidup yang berbeda dengan Badui Luar atau Badui penamping.
Masyarakat Badui Dalam tetap berpegang teguh pada adat leluhur mereka dengan tidak berpolitik, baik dalam pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD, maupun pemilihan kepala daerah.