Pemerintah Bahas Anggaran Program Makan Siang Gratis dalam KEM-PPKF 2025
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan terkait Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 di Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/2/2024).--Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
SIASAT.CO.ID - Pemerintah Indonesia akan membahas anggaran program makan siang gratis dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Rapat kabinet yang akan membahas hal ini dijadwalkan pada Senin, 26 Februari mendatang.
“Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa anggaran program ini akan dilakukan secara bertahap. Belum ada keputusan yang diambil terkait skema anggaran yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hingga saat ini, pemerintah hanya memutuskan untuk membahas program makan siang gratis ini dalam KEM-PPKF 2025. Airlangga menyatakan bahwa pembahasan program ini sudah pasti akan dilakukan.
“Kita baru bahas judulnya, PPKF,” ujar Airlangga. “(Pembahasan program makan siang gratis) sudah pasti masuk,” imbuhnya.
BACA JUGA:Program Makan Siang dan Susu Gratis Terinspirasi dari Program Anies di Jakarta
Program makan siang gratis merupakan salah satu program yang diusung oleh pasangan calon Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan ini unggul dengan perolehan suara 58,89 persen per 22 Februari 2024.
Dalam visi-misi pasangan calon tersebut, program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan akan menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.
Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang menjadi acuan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
BACA JUGA:Erick Puji Momen Keakraban Jokowi dan Prabowo Makan Malam Bersama
Perancangan APBN 2025 ini akan menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sementara pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintahan berikutnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap perancangan APBN kali ini dapat lebih tajam sehingga mampu menjawab berbagai masalah struktural dan fundamental. APBN diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat Indonesia.
Sumber:
