SIASAT.CO.ID - Calon presiden dan calon wakil presiden 2024 (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Anies-Muhaimin (AMIN), berencana membentuk Badan Urusan Kota yang bertujuan untuk mengkoordinasi pembangunan kota.
Koordinator Penyusunan Visi-Misi Anies-Muhaimin, Wijayanto Samirin, menjelaskan program ini dan menyebut bahwa ide membentuk Badan Urusan Kota sejalan dengan janji Anies Baswedan untuk mendorong perkembangan 40 kota sebagai pusat perekonomian.
"Pak Anies rajin mendorong pengembangan 40 kota, ditingkatkan standarnya menjadi kota yang bisa berkompetisi di regional, syukur-syukur di nasional. Nantinya akan dibentuk kementerian atau Badan Urusan Perkotaan," ujar Wijayanto dalam acara 'Adu Strategi Kebijakan Capres di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral' di CIMB Niaga, Jakarta pada Selasa (19/12/2023).
Wijayanto menambahkan bahwa latar belakang gagasan ini adalah karena saat ini wali kota dan bupati sering hanya membangun kota masing-masing tanpa adanya proses saling belajar antar kota.
Menurutnya, kolaborasi dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih efisien dan terjangkau.
BACA JUGA:Anies Baswedan Kampanye di Lubuklinggau, Bahas Penurunan Omzet Pedagang Pasar
Dorong Koordinasi Pusat
Wijayanto juga memperhatikan isu anggaran di tingkat daerah. Saat ini, banyak kota yang menghadapi keterbatasan anggaran, memerlukan campur tangan pusat untuk mengubah wajah kota mereka.
"Melihat kota-kota di Indonesia, hanya Jakarta yang mampu tanpa intervensi. Kota-kota lain seperti Bandung dan Surabaya tidak mampu, karena anggarannya tidak mencukupi. Terlebih kota-kota kecil seperti Pontianak dengan APBD Rp 1,8 triliun dan Palangkaraya Rp 1,2 triliun, yang 80 persennya untuk pengeluaran rutin. Kota-kota ini tidak akan dapat bertransformasi tanpa intervensi. Bukan karena tidak mau, melainkan karena kurangnya sumber daya," paparnya.
Wijayanto memberikan contoh dalam sektor transportasi. Dengan koordinasi melalui Badan Urusan Kota dari pusat, kota-kota dapat saling belajar dan melaksanakan proyek-proyek secara bersamaan.
"Sehingga lebih efisien. Misalnya, membeli 10 bus listrik, harga per unitnya akan lebih tinggi dibanding membeli 1.000 unit untuk beberapa kota sekaligus," kata Wijayanto.