SIASAT.CO.ID - Calon presiden nomor urut 01, Anies Rasyid Baswedan, menyuarakan komitmennya untuk menghapus pemerintahan yang buruk atau bad governance dalam upaya membangun perekonomian nasional, termasuk praktik pungutan liar (pungli).
Dalam penjelasannya, mantan Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa pemerintahan yang buruk cenderung rentan terhadap praktik pungli, dan perlu dilakukan koreksi pada tingkat sistem untuk mencegah kelanjutan dan terus berlangsungnya fenomena tersebut.
"Ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, pertama di tingkat sistem. Jenis-jenis pungli sebenarnya berjalan secara terstruktur, dan perlu ada koreksi pada tingkat sistem ini," ungkap Anies usai mengikuti "Debat Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045" di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1) malam.
Anies menekankan bahwa perbaikan kedua harus diarahkan pada "aktor" atau oknum yang terlibat dalam praktik pungli di dalam pemerintahan.
Dalam menangani permasalahan tersebut, Anies menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri dan perlu melibatkan pelaku usaha untuk memberantas praktik tersebut.
BACA JUGA:Ganjar Buka Peluang Kolaborasi dengan Anies Jika Pilpres 2024 Dua Putaran
Hal ini disebabkan oleh pemahaman pelaku usaha terhadap celah, waktu, dan besarnya praktik buruk yang mungkin terjadi.
Pengelolaan pemerintahan yang buruk oleh oknum harus diberantas sepenuhnya agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara positif.
"Komitmennya adalah kami harus memberantas berbagai macam praktik bad governance, termasuk pungli, supaya dunia usaha bisa tumbuh berkembang dengan sehat," tambah Anies, yang juga mantan Rektor Universitas Paramadina.
Oleh karena itu, Anies Baswedan berjanji untuk memaksimalkan sistem merit, kebijakan, dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa memandang latar belakang apapun.