DPR Dorong Pemerintah Optimalkan Pengelolaan Stok Beras Indonesia
DPR minta pemerintah optimalkan stok beras Indonesia.--Foto: BPMI Setpres
SIASAT.CO.ID - Dalam upaya menstabilkan pasokan dan harga beras yang saat ini bergejolak, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, meminta Perum Bulog agar mengoptimalkan pengelolaan stok beras nasional.
Namun, Amin memberikan peringatan penting kepada pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam keputusan impor beras, karena langkah ini bisa berdampak merugikan petani. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa validitas data menjadi faktor kunci yang harus dijamin untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tepat dan efektif.
Seperti yang telah kita ketahui, pada tahun ini Bulog telah mengimpor 1,6 juta ton beras dari izin impor sebanyak 2 juta ton yang diberikan oleh pemerintah pada Maret 2023 lalu. Namun, menurut Amin, realisasi impor sebanyak itu seharusnya mampu menjaga agar stok dan harga beras tidak berada di bawah kendali pemerintah.
Di sisi lain, hingga 10 Agustus lalu, penyerapan gabah dalam negeri telah mencapai sekitar 780 ribu ton setara beras. Amin pun merasa bingung mengapa stok beras di pasar menjadi semakin tipis, menyebabkan kenaikan harga yang signifikan saat ini.
Berdasarkan pengamatannya di lapangan, kenaikan harga beras berkisar antara Rp700 hingga Rp1.200 per kilogram. Sebagai contoh, harga beras yang biasanya dijual seharga Rp10.500 per kilogram, saat ini di pasaran mencapai Rp11.400 per kilogram.
“Dengan pencapaian pengadaan beras produksi dalam negeri dan realisasi impor sebanyak 1,6 juta ton, setelah dikurangi konsumsi masyarakat, Bulog mengklaim bahwa saat ini mereka menguasai stok beras sebanyak 1,33 juta ton. Saya berharap Bulog dapat mengelola stok dan harga beras di tengah lonjakan harga yang terjadi saat ini," kata Amin dalam keterangan tertulis, Senin (15/8/2023).
BACA JUGA:Arti Sejarah dan Filosofi Pohon Sawo dalam Perjuangan Menentang Penjajah
Kementerian Pertanian sendiri memperkirakan bahwa ada potensi kehilangan produksi beras sebanyak 1,5 juta ton akibat dampak kekeringan yang disebabkan oleh El Nino. Dalam teori, defisit sebanyak ini dapat diatasi oleh Bulog jika penyerapan gabah dari petani berjalan dengan baik.
Amin juga menginginkan agar Badan Pangan Nasional (Bapanas) memanfaatkan stok yang dikuasai oleh Bulog untuk segera mengambil langkah dalam menstabilkan pasokan dan harga beras.
Sebagai seorang wakil rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang), Amin mendesak pemerintah untuk melaksanakan pendataan stok beras nasional secara akurat. Data tentang stok Bulog (cadangan beras pemerintah), stok yang dimiliki petani, dan stok pedagang harus selalu diperbaharui.
"Hingga saat ini, pemerintah belum berhasil melakukan pendataan secara rinci. Bagaimana kita dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan terencana jika kita tidak memiliki data yang sahih?" tanya Amin.
BACA JUGA:Selain Indonesia, Ini 11 Negara Lain yang Merdeka di Bulan Agustus
Amin juga meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam melakukan impor tanpa dukungan data yang akurat. Pengadaan atau penyerapan beras dari produksi dalam negeri seharusnya dioptimalkan. Dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa impor beras menjelang Pemilu rawan disalahgunakan.
“Jangan sampai impor menjadi pintu keluar karena pemerintah gagal mengelola data dan stok beras produksi dalam negeri," pungkasnya.
Sumber:
