SIASAT.CO.ID - Dewan Pakar Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Achmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut satu tersebut siap membenahi sistem distribusi pupuk di Indonesia.
"Berdasarkan analisis masalah distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia, tampak jelas bahwa sistem saat ini tidak efisien," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Menurut Hidayat, pendekatan yang lebih efektif adalah dengan memberikan subsidi pupuk langsung kepada petani, bukan melalui produsen atau sistem distribusi yang rumit.
Dia menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia menghadapi berbagai masalah, termasuk penyimpangan dan penyelewengan.
Subsidi yang seharusnya menjadi bantuan bagi petani seringkali disalahgunakan oleh oknum tertentu.
BACA JUGA:Koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Berpeluang Besar Menang di Pilpres 2024
Fenomena ini mirip dengan kasus elpiji 3 kilogram, di mana terdapat perbedaan harga antara pupuk subsidi dan non-subsidi di lapangan, sehingga memicu moral hazard.
"Dugaan praktik mencampur pupuk subsidi dengan non-subsidi untuk mencari margin keuntungan telah merugikan petani, dengan dampak yang meluas hingga menurunkan produksi pangan, produktivitas, dan pendapatan petani," ujarnya.
Hidayat juga menekankan bahwa masalah utama terletak pada sistem distribusi pupuk yang dikelola oleh BUMN.
"Banyak pupuk yang tidak terdistribusi dengan baik, mengendap di gudang penyimpanan pabrik, dan tidak sampai ke tangan petani," katanya.
Dia juga menilai bahwa penyaluran pupuk melalui e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) dan kartu tani, yang seharusnya memudahkan petani, justru sering menimbulkan kendala.
BACA JUGA:Anies Komitmen Bangun Lapangan-Lapangan Sepak Bola Berstandar FIFA di Maluku
Untuk menyelesaikan permasalahan distribusi pupuk petani, Timnas AMIN memberikan lima rekomendasi.
Pertama, pemberian subsidi langsung kepada petani dengan sistem voucher atau kredit subsidi.
Kedua, perbaikan data petani dengan memperbaiki dan memperbaharui data petani menggunakan teknologi informasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta organisasi petani.