Membingkai Kesenjangan Kawasan Tangerang Antara Cisauk dan BSD
Potret Stasiun Cisauk di Kabupaten Tangerang dari ketinggian.--Foto: Antara
Prioritas yang Jelas
APBD Kabupaten Tangerang untuk tahun 2023 mencapai 7.1 triliun rupiah. Namun, ketika kita melihat alokasi anggaran untuk pembangunan jalan, hanya sebesar 500 miliar rupiah, yang sama dengan 7.9% dari total APBD. Alokasi terbesar dalam APBD ternyata digunakan untuk membayar gaji pegawai dan belanja barang/jasa dengan total 4.5 triliun rupiah, atau setara 63% dari total pengeluaran. Jadi, prioritas dalam alokasi anggaran daerah ini sudah sangat jelas.
Di negara ini, terdapat pepatah yang mengatakan, "ada harga, ada rupa." Jika Anda ingin fasilitas dan infrastruktur seperti yang ada di luar negeri, itu memungkinkan asalkan siap mengeluarkan uang dalam jumlah besar atau memiliki kemampuan untuk mendapatkan pinjaman properti (KPR) yang sangat besar.
Namun, bagaimana dengan masyarakat berpenghasilan rendah? Mereka yang merasakan dampak pembangunan yang kurang merata sering kali tidak memiliki sumber daya untuk menikmati fasilitas dan infrastruktur yang dibangun dengan uang pajak. Pemerintah daerah melalui APBD seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola pembangunan untuk perbaikan ekonomi dan kesetaraan pendapatan.
Kesenjangan antara dua wajah Cisauk mencerminkan masalah yang lebih besar dalam pemerintahan di Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Tangerang. Masyarakat miskin sering kali hanya dilihat sebagai statistik atau bahkan sebagai alat untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Mereka berperan sebagai sasaran kebijakan yang diusung saat kampanye pemilihan kepala daerah.
Apakah ada yang benar-benar peduli dengan kesenjangan pembangunan ini? Sejauh ini, tampaknya yang benar-benar peduli adalah pengembang yang mencari untung. Rakyat miskin, sekali lagi, menjadi pihak yang terpinggirkan dan terlupakan, tanpa jaminan dari negara.
Sumber:
