DPR: Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Tidak Sembarang Dibuka
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengclaim RUU Pers tak kecilkan peran pers.--Foto: Dok. Antara
SIASAT.CO.ID - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menegaskan data pertahanan memiliki sifat rahasia dan membuka informasi tersebut secara terbuka di depan publik berisiko terhadap kedaulatan negara.
"Data pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidenti. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu," ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Politikus Partai Golkar tersebut merespons permintaan beberapa calon presiden kepada Menteri Pertahanan dan Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk membuka data pertahanan negara pada debat ketiga Pilpres 2024.
Meutya menekankan bahwa para calon presiden yang meminta Prabowo membuka data pertahanan negara di depan publik tidak memahami risiko yang akan muncul bagi pertahanan dan kedaulatan negara, terutama jika acara debat tersebut disiarkan langsung oleh media dan berpotensi menjadi sorotan dunia.
"Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik meski sudah dicecar sebegitu rupa," katanya.
BACA JUGA:Prabowo Cari Ide ke Ahli Pertahanan Asing Jelang Debat Capres
Legislator yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen itu menilai debat yang membahas pertahanan negara seharusnya menjadi ranah persatuan antara calon presiden karena sifatnya yang rawan terhadap kedaulatan bangsa.
"Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi. Negara lain sangat berkepentingan pada isu pertahanan ini. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan," ujar Meutya.
Ia berharap rakyat dapat bijak dan berhati-hati dalam memilih pemimpin ke depan karena kedaulatan negara pertaruhannya.
"Kondisi geopolitik dunia sangat rentan. Sangat mungkin berdampak kepada kita. Untuk itu, kita butuh pemimpin kuat yang bisa menjamin kedaulatan negara untuk membawa kita menghadapi tantangan dunia," katanya.
Sumber:
