DPR Minta Pemerintah Tak Boroskan APBN dalam Implementasi Program Net Zero Emission
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.--Foto: dpr.go.id
SIASAT.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, memberikan saran tegas terkait program net zero emission (NZE) yang direncanakan hingga tahun 2060.
Ia menekankan bahwa Pemerintah tidak boleh hanya menuruti keinginan pihak asing dan harus mempertimbangkan secara cermat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam implementasi program tersebut, untuk menghindari risiko terhadap keuangan negara.
Selain itu, Mulyanto juga memperingatkan mengenai program-program yang memiliki dampak strategis, seperti menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dibiayai oleh APBN, subsidi APBN untuk pembelian kendaraan listrik baru, pemberian insentif Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terkait impor komponen barang dan mesin yang berkaitan dengan pembangkit energi berbasis energi terbarukan (EBET), serta liberalisasi transmisi listrik PLN melalui skema power wheeling.
Semua program tersebut harus dievaluasi secara serius karena berisiko merugikan masyarakat dan kepentingan nasional.
Mulyanto merujuk pada pengalaman Inggris yang melaksanakan NZE dengan pendekatan bertahap. Ia menyoroti bahwa ketika Inggris menghadapi kesulitan dalam pasokan gas dari Rusia, mereka tetap memprioritaskan kepentingan nasional, termasuk menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara.
"Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, penyediaan tarif listrik terjangkau, serta mencapai kemandirian energi, kita tidak boleh mengorbankan hal tersebut dalam pelaksanaan NZE," ujar Mulyanto dalam pernyataannya usai melakukan serangkaian kunjungan kerja perorangan di London pada 11 November 2023.
Mulyanto memastikan bahwa dalam implementasi NZE, Pemerintah harus merancang program dengan pendekatan yang kreatif, menghindari jalan pintas.
Sebagai alternatif, ia menyoroti proposal PLN yang bertujuan mengurangi emisi karbon PLTU melalui skema pengurangan capacity factor (CF) yang dianggap lebih realistis dari segi pendanaan daripada program pensiun dini PLTU yang bergantung pada APBN.
Mulyanto dengan tegas meminta Pemerintah agar tidak menghambur-hamburkan APBN, terutama ketika keuangan negara sedang tidak stabil, baik dalam konteks penghentian operasional PLTU maupun pemberian subsidi untuk kendaraan listrik.
Ia menekankan bahwa program NZE bukan hanya menjadi kepentingan Indonesia, melainkan juga seluruh dunia, dan biaya transisi energi harus dibagi bersama.
BACA JUGA:15 Ribu Santri Kota Tangerang Gelar Doa Bersama untuk Palestina
"Apakah wajar kita harus membiayai program berskala global seperti ini dari APBN kita sendiri?" tegas Mulyanto.
Mulyanto mengungkapkan keprihatinannya bahwa jika pendekatan yang salah diteruskan, APBN dapat mengalami defisit, yang berdampak pada pembiayaan sektor lain, dan pada akhirnya, tarif listrik akan mengalami kenaikan yang akan merugikan masyarakat.
Sumber:
