Mahfud MD Sindir DPR: Anggotanya Punya Perusahaan dan Nego-Nego Bisnis ke Pemerintah

SIASAT.CO.ID - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengangkat isu konflik kepentingan dan penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023).

Dalam forum tersebut, Mahfud menyoroti kebijakan dan kekuasaan yang dianggap eksesif dan melampaui batas karena adanya konflik kepentingan.

Ia merujuk pada penelitian Transparansi International yang mencatat penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia dari peringkat 38 ke 34 pada tahun 2022.

"Ini hasil penelitian Transparansi International, yang menyebut negara Indonesia itu negara sekarang indeks persepsi korupsinya anjlok," ungkap Mahfud.

Ia menjelaskan bahwa konflik kepentingan terjadi karena batas-batas kekuasaan yang bercampur, memberikan contoh pada lembaga legislatif. Mahfud menyindir anggota DPR yang memiliki perusahaan dan menggunakan jabatannya untuk bernegosiasi dengan pemerintah.

BACA JUGA:Israel Serang RS Indonesia di Gaza, Mahfud MD Pastikan Indonesia Akan Terus Bersama Palestina

"Di lembaga legislatif ada orang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya, digarap di legislatif dalam forum rapat kerja dan sebagainya," paparnya.

Pada bagian pemerintahan atau eksekutif, Mahfud menyinggung praktik perizinan yang tertahan hingga mendapat suap. Ia menggambarkan bagaimana investor merasa sulit berusaha di Indonesia karena tuntutan suap yang menjadi hambatan.

"DPR, banyak itu conflict of interest," ujar Mahfud.

Mahfud menyampaikan contoh kasus di mana permintaan izin tertahan karena menolak memberikan suap. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini menjadi hal yang mendesak.

"Nah itu yang harus sekarang ini kita urai dan kita pecah, tidak boleh itu terjadi lagi," pungkas Mahfud MD.

Sumber: