Mulyanto Minta Erick Thohir Jangan Lembek Hadapi PT. Vale
Menteri BUMN Erick Thohir.--Foto: Antara
SIASAT.CO.ID - Terkait divestasi saham PT. Vale Indonesia, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menekankan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak bersikap lembek dan berjuang agar saham BUMN mengambil alih mayoritas, serta memiliki kendali penuh atas operasional dan finansial perusahaan.
Mulyanto menegaskan, divestasi harus lebih dari sekadar formalitas izin PT. Vale dan tidak boleh menjadi pengalihan tanpa makna bagi kepentingan Indonesia. Ia merujuk pada konstitusi dan UU Minerba, menekankan pentingnya Indonesia mengukuhkan kedaulatannya dalam pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Menurut Mulyanto, sesuai hasil Raker DPR-RI dengan Menteri ESDM, MIND-ID tidak hanya diharapkan menjadi pemegang mayoritas saham, tetapi yang terpenting adalah BUMN sebagai perwakilan negara memiliki hak pengendalian penuh, dengan pencatatan aset Vale sebagai kekayaan negara dalam pembukuan keuangan domestik, bukan di luar negeri.
"Kenapa kita harus memberikan izin pertambangan atau wilayah usaha seluas ini, jika divestasi tidak membawa kedaulatan terhadap kekayaan alam kita," ujarnya.
Dalam konteks perubahan saham,!dengan tambahan saham 14% ke MIND-ID, total saham MIND-ID mencapai 34%. Namun, saham Inco turun menjadi 30%, sedangkan saham sumitomo 15% dan saham publik Indonesia 21%, menjadikan MIND-ID pemegang mayoritas.
BACA JUGA:Mahfud MD Sindir DPR: Anggotanya Punya Perusahaan dan Nego-Nego Bisnis ke Pemerintah
Mulyanto menjelaskan, untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah harus memastikan dua hal. Pertama, saham yang dilepas harus saham Inco, bukan milik lain, untuk benar-benar menjadikan MIND-ID pemegang mayoritas. Kedua, harga saham yang dilepas harus di bawah harga pasar dan terjangkau oleh MIND-ID.
"Jika tidak, MIND-ID hanya akan menjadi pemegang saham tanpa kendali operasional dan keuangan Vale, serta aset Vale sulit diakui sebagai aset nasional," kata Mulyanto.
Mulyanto berpendapat, jika persyaratan ini tidak terpenuhi, lebih baik menolak izin pertambangan Vale dan membatasi wilayah usahanya.
Sumber:
